JAKARTA, SINKAP.info — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka sinergi bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Penandatanganan berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, sementara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, telah lebih dahulu menandatangani dokumen tersebut secara terpisah di Banda Aceh. MoU ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi tata kelola pertanahan, termasuk integrasi data dan informasi spasial antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki cakupan strategis, mulai dari sertipikasi aset, penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga penanganan sengketa pertanahan.
“Ini penting untuk mendukung pembangunan agraria di Aceh, termasuk percepatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Aceh untuk segera menindaklanjuti kerja sama teknis dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar, mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai MoU ini akan mempercepat kepastian hukum atas lahan serta mendukung optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh.
“Ini diharapkan berdampak langsung pada kepastian usaha masyarakat, khususnya pekebun, serta memperkuat penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi,” kata Bob Mizwar.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Aceh Arinaldi, Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh Nizwar, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, bersama perwakilan Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN.
