JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi sektor pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ossy menjelaskan Kementerian ATR/BPN memiliki sejumlah peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kebandarudaraan, mulai dari sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional hingga percepatan layanan perizinan pemanfaatan ruang.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Selain itu, ia menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Menurutnya, integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akurasi dalam penyusunan kebijakan.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” katanya.
Ossy juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan agar pembangunan kawasan sekitar bandara tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
“Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan sistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan manfaat bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar AHY.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terkait. Wamen ATR/Waka BPN didampingi Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap tata kelola kebandarudaraan nasional semakin terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi udara sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
