JAKARTA, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin langsung audiensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memperjuangkan dukungan pendanaan pemerintah pusat melalui APBN 2027 untuk sejumlah program strategis pembangunan daerah.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar didampingi Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Dr. Abu Hanifah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ifwandi, S.P., Staf Ahli Bupati Randolf, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, serta perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo.
Bupati Asmar menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan Kepulauan Meranti yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Karena kita menyadari tanpa dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah,” ujar Asmar.
Menurutnya, Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, daerah tersebut juga berstatus kawasan afirmasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Potensi tersebut meliputi sektor minyak dan gas bumi, timah, perkebunan sagu, kelapa, kopi, hingga perikanan budidaya. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan layanan kesehatan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah.
Selain persoalan infrastruktur, Pemkab Meranti juga menyoroti ancaman abrasi pantai yang terus menggerus wilayah pesisir dan berpotensi mengancam kawasan perbatasan negara. Di sisi lain, pertumbuhan investasi dinilai belum optimal akibat keterbatasan pemanfaatan lahan yang dipengaruhi kebijakan tata ruang dan luasnya kawasan gambut.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengajukan sejumlah program prioritas untuk mendapatkan dukungan APBN 2027. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengusulkan renovasi sekolah, khususnya sekolah yang terdampak abrasi di kawasan pesisir.
Pada sektor perhubungan, usulan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar pulau, termasuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pemkab Meranti mengusulkan bantuan program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sektor pertanian, dukungan yang diharapkan meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, program cetak sawah, hingga pengembangan industri hilir pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta peningkatan fasilitas kesehatan berupa pembangunan puskesmas di tiga pulau besar beserta pengadaan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Meranti meminta dukungan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu dan peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang dinilai membatasi pemanfaatan sekitar 362 ribu hektare wilayah daratan di Kepulauan Meranti.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Jayadi, menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung program pembangunan yang sejalan dengan prioritas nasional.
“Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” ujar Jayadi.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur konektivitas, penanganan abrasi pantai, serta penguatan sistem irigasi menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Atas respons positif tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat.
“Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan Kepulauan Meranti agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” pungkasnya.
