JAKARTA, SINKAP.info – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen bagi keluarga prasejahtera.
Kebijakan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Presiden mengatakan keputusan itu diambil sebagai langkah keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil yang selama ini dinilai masih terbebani bunga pinjaman tinggi.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo.
Dalam sambutannya, Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil. Menurutnya, pengusaha besar justru mendapatkan bunga kredit lebih rendah dibanding pelaku usaha mikro.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.
Presiden menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan dan memperbaiki berbagai kelemahan yang masih terjadi agar lebih berpihak kepada rakyat kecil.
“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” tuturnya.
Selain menyoroti bunga kredit, Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat reformasi birokrasi, khususnya dalam proses perizinan usaha dan investasi.
Menurutnya, lamanya proses perizinan menjadi salah satu keluhan utama para pengusaha dan investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
“Semua pejabat dari semua kementerian dan lembaga cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan, jangan persulit,” ucap Presiden.
Prabowo juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan yang dinilai tumpang tindih dan menghambat investasi.
Ia menegaskan pengusaha yang menjalankan usaha secara benar harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah karena berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian nasional.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” katanya.
Menutup sambutannya, Presiden optimistis pemerintah mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat kondisi ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat.
