JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029. Program yang didukung Bank Dunia ini bertujuan memperkuat administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP menjadi investasi penting dalam membangun tata kelola pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi untuk jangka panjang.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Untuk mencapai target tersebut, ATR/BPN memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama program ini meliputi integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi.
Dalu menegaskan, keberhasilan ILASPP membutuhkan komitmen pemerintah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, serta koordinasi yang efektif antarpihak.
Melalui program ini, ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang tidak hanya memenuhi target pendaftaran tanah, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kick-Off Meeting tersebut turut dihadiri Land Tenure Specialist World Bank, Willem van der Muur, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
