JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengaktifkan program ATR/BPN Dekat melalui mobil layanan keliling untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“ATR/BPN ingin membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan pertanahan. Kehadiran mobil layanan keliling ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Dalu di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Saat ini, ATR/BPN Dekat telah menjangkau wilayah kerja 46 Kantor Pertanahan di enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Lokasi pelayanan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Kantah. Mobil layanan keliling dapat ditemukan di sejumlah pusat aktivitas masyarakat, seperti pasar, kawasan car free day (CFD), hingga alun-alun kabupaten/kota. Masyarakat dapat menghubungi Kantah setempat untuk mengetahui jadwal dan lokasi pelayanan.
Melalui ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan, mulai dari konsultasi dan pengaduan pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat seperti nama dan alamat, hingga layanan hak tanggungan dan roya.
Menurut Dalu, kehadiran layanan keliling juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkonsultasi lebih awal mengenai prosedur dan persyaratan administrasi sebelum mengurus permohonan di Kantor Pertanahan.
Selain layanan jemput bola, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelayanan dan persyaratan pertanahan melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia secara gratis di App Store dan Play Store.
ATR/BPN berharap kombinasi layanan langsung dan digital tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi serta pelayanan pertanahan di berbagai daerah.
