SELATPANJANG, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi memperoleh alokasi rehabilitasi sebanyak 200 rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Program bedah rumah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Kepala BNPP RI Tito Karnavian, dan Menteri PKP RI Maruarar Sirait yang sebelumnya digelar secara virtual bersama sekitar 40 kepala daerah dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kawasan perbatasan di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, mengatakan daerahnya mendapatkan alokasi tahap pertama sebanyak 200 unit rumah.
“Alhamdulillah, pada tahap pertama bantuan stimulan rumah swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi sebanyak 200 rumah,” ujar Agustiono, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, program rehabilitasi rumah tersebut tersebar di enam desa, yakni Desa Renak Dungun, Desa Mekong, Desa Alai, Desa Tenan, Desa Lukun, dan Desa Sungai Tohor.
Ia menjelaskan, seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses verifikasi oleh tenaga fasilitator yang ditetapkan Kementerian PKP RI.
“Verifikasi sudah selesai dilaksanakan. Saat ini program sudah masuk progres pelaksanaan fisik dan material juga mulai didistribusikan. Kita berharap program ini berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian serta Kementerian PKP atas dukungan terhadap masyarakat Kepulauan Meranti.
Ia menilai bantuan tersebut sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman.
“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program BSPS juga dinilai mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), serta menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan masyarakat dan distribusi material bangunan.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Tito Karnavian menegaskan program BSPS merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menghadirkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Salah satu tugas BNPP dan pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat bangga terhadap negara dan nasionalisme semakin kuat,” kata Tito.
Di sisi lain, Menteri PKP RI Maruarar Sirait menegaskan renovasi rumah rakyat menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI.
BNPP RI berharap program bedah rumah tersebut dapat menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan berbagai program pembangunan tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan data yang akurat, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
