MERANTI, SINKAP.info – Kabupaten Kepulauan Meranti menerima alokasi sebanyak 967 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Sebagai salah satu daerah perbatasan terluar, Kepulauan Meranti menjadi salah satu prioritas penerima bantuan.
Program kolaborasi BNPP dan Kementerian PKP itu sebelumnya diluncurkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, pada 23 April 2026. Secara nasional, program tersebut menargetkan perbaikan 15.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan sepanjang tahun ini.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menempati rumah tidak layak huni sehingga dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan nyaman.
“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Bupati Asmar dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, Agustiono ST MSi, mengatakan pelaksanaan program saat ini telah memasuki tahap verifikasi lapangan.
Menurutnya, validasi data penerima serta pemeriksaan kondisi fisik bangunan dilakukan oleh tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan.
“Melalui skema swadaya, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan rumah penerima bantuan,” kata Agustiono.
Di sisi lain, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia, S.STP., M.Si., menjelaskan total alokasi 967 unit BSPS tersebut dibagi dalam tiga tahap.
Sebanyak 200 unit dialokasikan pada Tahap I melalui anggaran Kementerian PKP, sedangkan 701 unit pada Tahap VIII dan 66 unit pada Tahap IX bersumber dari anggaran BNPP RI.
Gilang menjelaskan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penyaluran bantuan diprioritaskan bagi wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Di Kabupaten Kepulauan Meranti, bantuan difokuskan pada tiga Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yakni Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Seluruh alokasi sebanyak 967 unit akan disalurkan kepada masyarakat di kawasan tersebut guna meningkatkan kualitas hunian.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur di wilayah terluar sekaligus memperkuat kualitas permukiman di kawasan perbatasan sebagai beranda negara.
“Kita akan terus mendorong usulan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di beranda negara,” pungkas Gilang.
