PEKANBARU (SKP) – Perlu diketahui, semua elemen sudah berbuat untuk mengatasi persoalan asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan, baik itu disengaja maupun tidak. Bercakap soal asap, khusus semasa kepemimpinan Syamsuar-Edy Nasution yang baru seumur jagung ini mereka sudah berbuat sejak mulai dilantik.

Sebagaimana diketehui, bahwa Syamsuar dilantik sebagai Gubernur Riau bersama Edy Nasution sebagai Wakil Gubernur Riau, tanggal 20 Februari 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Padahal, sehari sebelum pelantikan Syamsuar dan Edy Nasution, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ketika itu sudah menetapkan status siaga darurat penanggulan bencana kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 19 Februari sampai dengan 31 Oktober 2019 dengan nomor: SK 620/II/2019, tertanggal 19 Februari.

Karenanya, usai dilantik Syamsuar-Edy langsung melakukan aksi cepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Lima hari setelah menjabat Gubernur Riau, kata Pengamat Politik dan Kebijakan, Saiman Pakpahan, Rabu (11/9/2019),
Syamsuar mengeluarkan Surat Edaran kepada bupati dan walikota se Provinsi Riau nomor: 360/BPPD/385, tanggal 25 Februari 2019, perihal antisipasi dan kewaspadaan dini potensi Karhutla.

MENARIK DIBACA:  Jelang Hari Natal, Kapolda Riau Himbau Jaga Situasi Kondusif

“Tak puas dengan surat edaran, Syamsuar membentuk Satgas (Satuan Tugas) penanganan darurat bencana karhutla Provinsi Riau. Dimana Gubernur Riau sebagai Komandan Satgas,” kata Saiman kepada Wartawan.

Diungkapkan Saiman, Syamsuar juga menginstruksikan kepada bupati dan walikota, untuk mengaktifkan posko satgas penanggulangan karhutla dalam rapat koordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), tanggal 26 februari 2019 di Gedung Daerah Provinsi Riau.

“Tidak hanya sosialisasi agar masyarakat tidak membakar saat membuka lahan, Syamsuar juga merangkul instansi vertikal, seperti Kejaksaan, TNI dan Polri. Tidak hanya itu, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, dan masyarakat juga dilibatkan untuk patroli dan pemadaman api,” ungkap Saiman yang juga Dosen FISIP Universitas Riau.

Bahkan, sambung Saiman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendukung upaya yang dilakukan Syamsuar tanggulangi karhutla dengan mengirim bantuan personel TNI dan Yon Armed 10 Kostrad sebanyak 100 orang, ke titik terjadinya karhutla di Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis) selama Februari – Maret 2019.

MENARIK DIBACA:  Atasi Karhutla, Relawan Rumah Zakat Action Turunkan Tim Di Dua Kabupaten

“Secara berkelanjutan, Syamsuar terus melakukan rapat kordinasi dengan instansi terkait dan perusahaan swasta untuk mengatasi karhutla di Riau,” ujar Saiman.

Untuk melakukan water bombing (penyiraman dari udara) dikerahkan 17 helikopter, lanjut Saiman, juga satu pesawat TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca). Upaya medis, melalui Dinas Kesehatan Riau memberikan bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil di Pulau Rupat.

“Syamsuar juga sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan Riau, untuk memberikan bantuan masker gratis kepada masyarakat. Juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Riau nomor: 148/SE/2019, tanggal 28 Agustus tentang penanggulangan aktifitas di luar ruangan akibat kabut asap,” jelas Saiman.

Akhir Januari 2019, himbauan Gubernur Riau kepada kabupaten dan kota untuk mengantispasi Karlahut, dikeluarkan melalui Surat Edaran nomor: 360/BPPD/142, pada 23 Januari 2019. Bahkan Polda Riau sudah menetapkan 40 orang dan 1 korporasi (perusahaan) sebagai tersangka terkait kasus karhutla di Provinsi Riau. (Rls/IWAMRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here