PEKANBARU, Sinkap.info – Perdebatan Elemen masyarakat Riau terhadap 39 persen Blok Rokan makin semarak dan riuh rendah. Seiring berakhirnya Kontrak PT Chevron Pasific Indonesia yang diambil alih Pertamina membuka peluang daerah penghasil untuk mengajukan proposal kesanggupan kelola sisa 39 persen.
Menyikapi itu, tokoh muda Riau Dr Elviriadi menyampaikan pandangan menariknya ketika dihubungi Sinkap.info, Selasa (23/2).
“Riuh rendah, pro kontra. Ini bisa menyehatkan budaya kompetisi. Seperti Teori Jerapah Darwin, Survival of the Fittest, siapa yang kuat (siap, profesional) dia yang bertahan,” ungkap Elv.
Namun, kata Pengurus ICMI itu, dinamika sosial perebutan Blok Rokan itu perlu di manage pemerintah daerah Riau.
“Ujung ujungnya bisa kontraproduktif, terlihat orang Riau tak satu suara, maka saran saya Gubernur Syamsuar dan Yulisman Ketua DPRD harus pimpin juga,” beber mantan aktivis 98 itu.
Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu berharap daerah penghasil dan penyangga sebagai prioritas.
“Gerakan gerakan non formal dari tokoh masyarakat sudah terdengar, yang penting konsolidasikan daerah penghasil dan 2 penyangga. Dumai dan Rohil mulai lantang, yang slow respons itu seperti Bengkalis, Pekanbaru, Siak, Kampar dan Rohul. Sebaiknya pertemuan formal segera digelar, nanti polarisasi politik makin tajam,” kata El.
Pria gempal yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan itu mempercayai jalur politik formal lebih efektif.
“Makanya, Syamsuar dan Yulisman sebaiknya gunakan prosedur formal untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan daerah terkait peluang Blok Rokan. Harus ada kesamaan perspektif, karena ini bisnis yang butuh cappacity building bussines yang standart. Jangan terkesan kita ini Semar Garang, Semangat Besar Tenaga Kurang. Ambisi kuat Modal ngutang. Proyek tak dapat, anak cucu kepunan telow temakol (merana-red),” pungkas ahli lingkungan yang setia gundul kepala demi hutan.
Editor: MF
