Berada di Daerah 3T Kepulauan Meranti Ditiadakan Keberadaannya

Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 menetapkan Kepulauan Meranti tidak termasuk sebagai daerah kabupaten tertinggal.

Opini, SOROTAN4862 Dilihat

KOLOMNIS, SINKAP.infoIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, di balik keindahan dan kekayaan alamnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan yang merata. Tantangan tersebut dihadapi oleh kabupaten yang terletak di wilayah daerah 3T, yaitu daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal.

Salah satu dari ribuan pulau di Indonesia, kabupaten Kepulauan Meranti secara geografis berada di posisi daerah 3T, untuk mengetahui keberadaan Kabupaten termuda di provinsi Riau kabupaten Kepulauan Meranti perlu di eksplorasi lebih dalam mengenai apa itu Daerah 3T, mengapa kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam kondisi tersebut dan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Daerah 3T merujuk pada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang sangat terbatas. Daerah ini biasanya terletak di perbatasan negara, pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat-pusat ekonomi, atau keterbatasan akses dan fasilitas yang sulit dijangkau. Adapun karakteristik utama dari Daerah 3T sebagai berikut:

Terdepan: Merupakan wilayah yang berada di perbatasan Indonesia, baik itu berbatasan langsung dengan negara lain atau wilayah yang terletak di garis terluar perairan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti secara geografis berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura, kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari tiga pulau besar yaitu Merbau, Rangsang dan Tebing tinggi disebutkan sebagai daerah strategis segitiga pertumbuhan (growth triagle) ekonomi di Asia. Namun kajian potensi letak strategis tersebut belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi di kabupaten Kepulauan Meranti.

Terpencil: Wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur transportasi, jarak yang jauh dari pusat kota atau desa utama, dan seringkali memerlukan waktu perjalanan yang lama dengan kondisi medan yang sulit. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari pulau-pulau yang bersebrangan terpisah oleh selat dan sungai, untuk akses menuju kabupaten Kepulauan Meranti belum memadai baik dari infrastruktur maupun transportasi. Kenyataannya dari 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau hanya kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki akses langsung menuju ke Ibukota Provinsi disebabkan terputus oleh perairan selat dan sungai sehingga ditempuh menggunakan akses transportasi laut.

Tertinggal: Wilayah yang secara ekonomi dan sosial jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, angka kemiskinan di kabupaten Kepulauan Meranti masih menempati nomor satu tertinggi di Riau dengan persentase 22.98%. Meskipun angka kemisikinan terjadi penurunan setiap tahunnya namun Kemiskinan di kabaputan Kepulauan Meranti menjadi variable utama yang menjelaskan masih minimnya derajat kesejahteraan masyarakat. Kemisikinan di kabupaten Kepulauan Meranti bisa disebabkan oleh faktor kemiskinan kultural dan struktural, minimnya peluang kesempatan kerja, rendahnya pendidikan dan sumber pendapatan keluarga menjadi efek sebar (spread effect) terhadap angka kemiskinan.

Adapun karakteristik daerah bisa menjadi bagian dari Daerah 3T apabila disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

Geografis: Lokasi yang jauh dan sulit diakses menjadi faktor utama. Banyak daerah 3T yang berada di pegunungan atau pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi.

Infrastruktur: Keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi membuat daerah ini sulit berkembang. Akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga sangat terbatas.

Ekonomi: Kurangnya peluang ekonomi dan lapangan kerja membuat penduduk di daerah 3T seringkali berada dalam kondisi kemiskinan. Pertanian subsisten dan perikanan tradisional seringkali menjadi sumber utama penghidupan.

Sosial dan Budaya: Isolasi sosial dan budaya juga berkontribusi pada ketertinggalan daerah. Banyak komunitas di daerah 3T yang masih memegang erat adat dan tradisi lokal, yang kadang-kadang tidak selaras dengan model pembangunan modern.

Peran dan upaya Pemerintah mengatasi tantangan di Daerah 3T

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan daerah 3T. Berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mendukung perkembangan wilayah-wilayah ini. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan di daerah 3T terus ditingkatkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Proyek seperti tol laut dan pengadaan jaringan listrik juga menjadi prioritas.

Peningkatan Layanan Dasar: Program pendidikan dan kesehatan difokuskan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Pembangunan sekolah dan pusat kesehatan serta pengiriman tenaga medis dan guru ke daerah 3T menjadi bagian dari upaya ini.

Pengembangan Ekonomi Lokal: Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) serta inisiatif ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi daerah.

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat: Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian penduduk lokal, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah.

Kolaborasi dan Kemitraan: Pemerintah juga bekerjasama dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk membawa investasi dan bantuan teknis ke daerah 3T. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 menetapkan kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah 3T namun diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 menetapkan Kepulauan Meranti tidak termasuk lagi sebagai daerah kabupaten tertinggal.

Peraturan Presiden menetapkan Daerah Tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah. Adapun suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Masa depan kabupaten Kepulauan Meranti yang termasuk bagian Daerah 3T

Transformasi Daerah 3T kabupaten Kepuluaan Meranti menjadi wilayah yang lebih maju dan terhubung adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kerjasama dan dedikasi dari semua pihak. Keberhasilan upaya ini tidak hanya akan membawa manfaat langsung bagi penduduk di daerah 3T, tetapi juga akan memperkuat kesatuan dan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Kepulauan Meranti merupakan goresan anugerah dari Tuhan YME yang memiliki potensi apabila dikelola dengan bijaksana dan merupakan cerminan dari tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayahnya. Meskipun penuh dengan kesulitan, optimisme dan komitmen untuk perubahan tetap ada. Bersama-sama, semua elemen dari Pemerintah dan non Pemerintahan dapat membangun kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih adil dan sejahtera, di mana tidak ada lagi daerah yang tertinggal ke belakang.

Dengan dukungan yang terus berlanjut dan perhatian yang lebih intens, diharapkan suatu hari nanti, tidak ada lagi bagian dari kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari tiga pulau besar berada dalam kondisi tertinggal atau terpencil. Semua masyarakat, tanpa memandang di mana mereka tinggal, berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera dan meraih masa depan yang lebih baik.

Komentar