JAKARTA, SINKAP.info — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengajak Tim Ekspedisi Patriot 2026 untuk berperan aktif dalam mendukung penataan ruang serta pendataan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Menurut Ossy, kontribusi Tim Ekspedisi Patriot menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pemerintah mengembangkan kawasan transmigrasi melalui penyediaan data dan kajian berbasis kondisi nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Ossy dalam acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
“Dalam penataan ruang, Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui masukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, penataan ruang merupakan instrumen utama dalam pengembangan suatu wilayah, termasuk kawasan transmigrasi. Pelaksanaannya mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam proses perencanaan tata ruang, keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat penting karena menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang di tingkat daerah.
Menurut Ossy, RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan, khususnya terkait penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“RDTR yang terintegrasi dengan OSS memungkinkan proses perizinan dan penerbitan KKPR dilakukan lebih cepat sehingga mampu mendukung iklim investasi dan pembangunan di berbagai daerah,” jelasnya.
Selain mendukung penataan ruang, Wamen ATR/Waka BPN juga meminta Tim Ekspedisi Patriot membantu melakukan pendataan terhadap berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat transmigran.
Beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain terkait penguasaan dan kepemilikan tanah, legalitas aset, serta berbagai kendala administrasi pertanahan yang terjadi di kawasan transmigrasi.
Ossy berharap data yang dihimpun oleh tim dapat menjadi dasar percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lapangan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota.
“Kami memohon kepada Tim Ekspedisi Patriot untuk mendata persoalan dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar dapat segera ditindaklanjuti. Saya yakin adik-adik mahasiswa, dibantu dosen dan guru besar, akan mampu menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan berdaya guna bagi masyarakat transmigran,” kata Ossy.
Ia menilai keterlibatan ribuan mahasiswa dari 10 Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia dalam Ekspedisi Patriot 2026 dapat menghasilkan kajian yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy hadir didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
