JAKARTA, SINKAP.info — Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2027 sebesar Rp10,758 triliun.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 yang digelar bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memaparkan struktur pagu anggaran, rencana penggunaan anggaran, target output prioritas nasional, serta usulan tambahan pagu untuk mendukung program pertanahan dan tata ruang.
Ossy menjelaskan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN sebelumnya sebesar Rp10,608 triliun. Angka tersebut kemudian bertambah Rp150 miliar dari Rupiah Murni untuk mendukung percepatan penataan ruang.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebutuhan yang berkaitan dengan Online Single Submission (OSS).
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Online Single Submission (OSS), pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Ossy.
Target Program Pertanahan dan Tata Ruang
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.
Kementerian ATR/BPN juga menetapkan sejumlah target output prioritas nasional pada 2027.
Di antaranya penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertifikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang, serta Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan pemberian akses Reforma Agraria kepada 180.000 kepala keluarga.
Dalam RDP tersebut, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun. Tambahan tersebut diusulkan untuk memperkuat pencapaian target prioritas, memenuhi kebutuhan operasional, mempercepat penataan ruang, serta mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Ossy.
Anggaran 2027 Ditetapkan
Hasil pembahasan dalam RDP kemudian menyepakati penetapan dan penyesuaian pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, membacakan persetujuan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Aria Bima.
RDP tersebut turut diikuti sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
