JAKARTA, SINKAP.info — Pemadaman listrik massal yang melanda Sumatera pada 22 Mei 2026 seharusnya tidak lagi dipandang sekadar gangguan teknis biasa. Di tengah kondisi surplus listrik yang dimiliki Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, blackout besar-besaran justru memperlihatkan persoalan mendasar pada sistem kelistrikan nasional: lemahnya infrastruktur transmisi dan minimnya kesiapan menghadapi gangguan jaringan.
Pada pukul 18.44 WIB, jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi dilaporkan terlepas dari sistem. Dalam waktu singkat, gangguan tersebut memicu efek domino yang menyebabkan enam provinsi mengalami pemadaman serentak selama berjam-jam.
Pihak PLN menjelaskan bahwa gangguan dipicu cuaca buruk dan sambaran petir pada menara transmisi. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab akar persoalan yang sebenarnya.
Secara teknis, gangguan transmisi memang dapat memicu ketidakseimbangan beban listrik. Ketika satu jalur utama terputus, frekuensi dan tegangan sistem turun drastis. Sistem proteksi otomatis kemudian bekerja dengan memutus jaringan pembangkit lain demi menghindari kerusakan yang lebih besar.
Masalahnya, peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Sumatera.
Pada Juni 2024, blackout berskala besar juga pernah melumpuhkan sebagian wilayah Sumatera akibat gangguan pada jaringan SUTET 275 kV Linggau–Lahat. Rentang waktu yang hanya berselisih dua tahun dengan pola gangguan hampir serupa memperlihatkan adanya kerentanan struktural yang belum terselesaikan.
Setiap kali pemadaman besar terjadi, alasan yang muncul cenderung sama: cuaca ekstrem, sambaran petir, atau gangguan pohon pada jaringan. Setelah itu, publik kembali menerima permintaan maaf resmi tanpa penjelasan menyeluruh mengenai pembenahan sistem.
Padahal, persoalan utamanya diduga bukan semata faktor alam, melainkan desain jaringan kelistrikan yang terlalu bergantung pada jalur tertentu dan minim redundansi.
Ironi terbesar terlihat dari fakta bahwa Sumatera sebenarnya tidak kekurangan daya listrik. Pembangkit tersedia, kapasitas cadangan mencukupi, tetapi energi gagal tersalurkan karena jalur transmisinya lumpuh.
Kondisi ini ibarat lumbung pangan yang penuh, tetapi distribusinya terputus. Persediaan ada, namun masyarakat tetap tidak dapat menikmatinya karena infrastruktur penyalurnya bermasalah.
Selama dua dekade terakhir, keberhasilan pembangunan sektor kelistrikan nasional lebih sering diukur dari penambahan kapasitas pembangkit. Pemerintah dan pemangku kepentingan berlomba membangun proyek-proyek pembangkit baru dengan nilai investasi besar dan efek politik yang kuat.
Peresmian pembangkit listrik kerap menjadi panggung simbolik pembangunan nasional. Sebaliknya, pembangunan jaringan transmisi di wilayah terpencil tidak memiliki daya tarik politik yang sama.
Akibatnya, penguatan sistem transmisi berjalan lebih lambat dibanding pertumbuhan pembangkitan listrik.
Blackout Sumatera 2026 menjadi cerminan ketimpangan prioritas tersebut. Dalam sistem kelistrikan yang memiliki redundansi kuat, satu sambaran petir seharusnya tidak cukup untuk memadamkan sebagian besar wilayah pulau secara bersamaan.
Peristiwa ini dinilai sebagai akumulasi dari lemahnya penguatan jaringan, penyelesaian hak lintas transmisi yang belum tuntas, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang belum mampu mendorong perbaikan mendasar.
Yang lebih mengkhawatirkan, tanda-tanda kerentanan sebenarnya telah terlihat sejak blackout 2024. Namun hingga kini, belum tampak perubahan kebijakan yang benar-benar signifikan untuk memperkuat fondasi sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, pertanyaan yang kini muncul bukan lagi apakah pemerintah dan pengelola sistem memahami masalahnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah ada kemauan politik yang cukup kuat untuk memperbaiki struktur kelistrikan nasional sebelum pemadaman besar berikutnya kembali terjadi.
SINKAP.info | Rls
