JAKARTA, SINKAP.info — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan penyediaan lahan skala besar guna mendukung pembangunan permukiman hunian vertikal dan pengembangan kota satelit sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kepadatan di kota-kota besar sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
“Kami sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Pada tahap berikutnya, juga akan dikembangkan kota baru sebagai solusi mengurangi kepadatan perkotaan,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurut Nusron, lahan yang telah teridentifikasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Berdasarkan data awal, total indikasi lahan mencapai sekitar 129.764 hektare, dengan sekitar 37.709 hektare di antaranya dinilai potensial untuk dimanfaatkan dalam waktu dekat.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit membutuhkan lahan dengan skala lebih luas.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya berkisar antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Bahkan untuk kawasan tertentu bisa mencapai lebih dari 100 hektare,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor utama keberhasilan program pembangunan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah.
“Kami ingin memastikan tanah untuk pembangunan rumah tersedia, sehingga program ini bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN, antara lain Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri.
Melalui penyediaan lahan ini, pemerintah berharap pembangunan hunian vertikal dan kota satelit dapat mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas permukiman di Indonesia.
