SELATPANJANG, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis guna mendukung pertumbuhan industri lokal, memperluas peluang ekspor daerah, serta meningkatkan pengawasan lalu lintas barang.
Audiensi dan silaturahmi tersebut dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, bersama Kepala Bea dan Cukai Bengkalis, Novryansyah, di Aula Kantor PUPR Meranti, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai dalam pengawasan ekspor-impor, pencegahan peredaran barang ilegal, hingga optimalisasi penerimaan negara dan daerah.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi pengawasan lalu lintas barang, mendukung industri lokal, serta membuka peluang ekspor bagi pelaku UMKM di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Asmar juga menyoroti posisi strategis Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurutnya, kondisi geografis tersebut membuat masyarakat selama bertahun-tahun bergantung pada kebutuhan pokok dan bahan makanan dari luar negeri karena dinilai lebih murah dan memiliki kualitas yang baik.
Namun, ia menyebut Kepulauan Meranti menghadapi kendala regulasi lantaran tidak termasuk kawasan Free Trade Zone (FTZ) seperti sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
Karena itu, Pemkab Meranti berharap Bea dan Cukai Bengkalis dapat menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat terkait kebijakan khusus untuk masuknya sembako dan bahan makanan dari luar negeri.
Selain persoalan kebutuhan pokok, Pemkab Meranti juga meminta dukungan Bea Cukai untuk memfasilitasi ekspor sagu langsung dari Meranti ke luar negeri tanpa harus melalui daerah lain, seperti Cirebon.
“Kami ingin sagu Meranti bisa diekspor langsung sehingga retribusinya dapat meningkatkan PAD daerah,” kata Asmar.
Tak hanya itu, Bupati juga menyinggung persoalan penutupan panglong arang yang berdampak pada ribuan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari usaha kayu bakau dan arang.
Ia berharap Bea dan Cukai dapat membantu mengomunikasikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar ada solusi terkait perizinan sehingga masyarakat tetap bisa bekerja.
Sementara itu, Kepala Bea dan Cukai Bengkalis, Novryansyah, menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah fungsi strategis, mulai dari melindungi masyarakat melalui pengawasan penyelundupan barang ilegal dan narkoba, mengumpulkan penerimaan negara, memfasilitasi perdagangan, hingga mendukung industri lokal melalui berbagai fasilitas fiskal.
Menanggapi aspirasi Pemkab Meranti, Novryansyah menegaskan pihaknya tetap mengedepankan local wisdom atau kearifan lokal dalam menjalankan tugas pengawasan di daerah.
Menurutnya, persoalan masuknya sembako dari luar negeri maupun ekspor arang bakau tidak semata-mata berkaitan dengan kepabeanan, tetapi juga melibatkan regulasi kementerian dan lembaga lain, termasuk aturan kehutanan.
“Kalau persoalan bisa diselesaikan di daerah akan kami bantu tuntaskan. Jika membutuhkan keputusan lebih lanjut, tentu akan kami koordinasikan ke pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bea dan Cukai Bengkalis juga menawarkan pendampingan ekspor langsung dari Meranti melalui pelatihan bagi pelaku usaha dan UMKM, termasuk membangun koneksi pasar antara eksportir dan importir.
“Penawaran sudah ada, tinggal bagaimana menciptakan permintaannya agar aktivitas ekspor-impor dapat berjalan lebih baik,” jelas Novryansyah.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap sinergi dengan Bea dan Cukai Bengkalis terus diperkuat guna mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
