MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan perlindungan pekerja melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi UCJ serta Pekerja Rentan yang digelar di Gedung Kuning Kantor Bupati, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, M. Mahdi, yang mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, serta sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai.
Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kepulauan Meranti masih tergolong rendah dibandingkan potensi tenaga kerja yang ada.
“Dari total potensi sekitar 93 ribu pekerja, yang sudah terdaftar aktif baru sekitar 29 ribu orang,” ujarnya.
Ia merinci, pada sektor pekerja penerima upah terdapat sekitar 35 ribu potensi peserta, namun yang aktif baru sekitar 15 ribu orang atau sekitar 47 persen. Sementara itu, pada sektor bukan penerima upah, dari sekitar 53 ribu pekerja, baru sekitar 13 ribu yang terdaftar atau sekitar 25 persen.
Kondisi paling rendah terjadi pada sektor jasa konstruksi. Dari potensi sekitar 7 ribu pekerja, hanya 300 hingga 400 orang yang telah terdaftar, atau sekitar 4 persen.
“Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap OPD terkait dapat mendorong kontraktor agar mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Sementara itu, M. Mahdi menegaskan bahwa FGD ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek.
“Melalui forum ini, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan, merumuskan solusi, serta memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan sosial,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai atas inisiasi kegiatan tersebut, serta mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan konstruktif.
“Gunakan forum ini untuk berbagi pengalaman di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap, hasil FGD ini dapat melahirkan rekomendasi yang implementatif guna meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di daerah tersebut.
