MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas penguatan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati tersebut menyoroti masih rendahnya tingkat perlindungan pekerja konstruksi yang dinilai memiliki risiko kerja tinggi.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, yang mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja di sektor tersebut.
“Pekerja konstruksi berada di lingkungan yang rentan kecelakaan. Perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan sangat penting, mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan pensiun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan pekerja konstruksi di Kepulauan Meranti masih tergolong rendah, yakni sekitar 4 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat tingginya risiko kerja di sektor konstruksi, terutama bagi pekerja harian lepas.
“Kesadaran terhadap keselamatan kerja juga masih rendah. Penggunaan alat pelindung diri seperti helm dan sepatu sering diabaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kecelakaan kecil seperti tertusuk paku kerap dianggap sepele, padahal berpotensi menimbulkan dampak serius jika tidak ditangani dengan baik.
Dalam forum tersebut, peserta juga membahas data potensi kepesertaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dinilai perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk proyek konstruksi yang belum terlaporkan dalam sistem jaminan sosial.
Sekda Sudandri menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja.
“Melalui forum ini, kita harapkan lahir strategi konkret agar perlindungan sosial dapat dirasakan seluruh pekerja di Kepulauan Meranti,” katanya.
FGD tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Muhar Syarif, yang memaparkan langkah-langkah peningkatan kepesertaan serta optimalisasi perlindungan bagi pekerja konstruksi.
Pemerintah daerah berharap hasil diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan di Kepulauan Meranti.
