PALEMBANG, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi pendukung utama pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, salah satunya dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan wilayah pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berperan penting dalam mendorong investasi, termasuk pada sektor konektivitas seperti pembangunan pelabuhan.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron dalam kegiatan peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (09/04/2026).
Proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyerahkan sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan 6 kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas tanah mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sedangkan mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Menteri Nusron juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendaftaran tanah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menyebutkan, tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta kerja sama seluruh kepala daerah agar mempercepat pendaftaran tanah. Dengan begitu, investor akan lebih mudah masuk karena kepastian hukum lahannya jelas,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menilai proyek pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Ia menyebutkan pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan hingga peluncuran proyek.
“Kegiatan hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami targetkan seluruh proses dapat selesai sebelum 2029,” ujarnya.
Peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Sumatera Selatan.
