JAKARTA, SINKAP.info – Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyatakan komitmennya mengawal berbagai usulan pembangunan yang disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam audiensi di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor BNPP RI itu diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, beserta jajaran.
Bupati Asmar hadir didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Al Amin, S.Pd., M.M., dan Drs. Jani Pasaribu, M.M., Staf Ahli Bupati Randolph Willy Hutauruk, Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Agustiono, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, Kabag Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Afrinal Yusran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, Kepulauan Meranti merupakan salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur strategis Selat Malaka. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan negara.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPP RI yang telah menerima audiensi ini. Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Asmar.
Dalam paparannya, Bupati Asmar mengusulkan sejumlah program prioritas, antara lain peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, pemerataan revitalisasi sekolah, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selain itu, Asmar juga meminta dukungan BNPP RI terhadap usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan di Kepulauan Meranti menjadi jalan nasional. Menurutnya, usulan tersebut sangat penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami berharap BNPP RI dapat memberikan dukungan dan membantu mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyelesaikan verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima Program BSPS di kawasan perbatasan yang kini tinggal menunggu tahap pelaksanaan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, BNPP RI akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait mengenai usulan peningkatan status ruas jalan menjadi jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
BNPP RI juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan Program BSPS. Bahkan, Kepulauan Meranti disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.
Selain mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pelaksanaan BSPS segera dimulai, BNPP RI juga menyatakan kesiapan memfasilitasi koordinasi pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai, serta pengembangan sektor ekonomi daerah guna memperkuat daya saing Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan.
Ia berharap BNPP RI terus mengawal seluruh usulan yang telah disampaikan, mulai dari penanganan abrasi di pulau-pulau terluar, pembangunan jalan dan jembatan, revitalisasi sekolah, rumah layak huni melalui Program BSPS, hingga pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Jani Pasaribu, M.M., berharap BNPP RI turut mendorong usulan peningkatan status Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Menurutnya, penetapan Selatpanjang sebagai PKW akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat peran Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di kawasan perbatasan.
Melalui komitmen yang disampaikan BNPP RI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis berbagai program strategis yang diusulkan dapat segera direalisasikan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
