BATAM, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pemerintah pusat menyepakati sejumlah syarat dan ketentuan (Terms and Conditions) dalam penyusunan skema Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat perbatasan Meranti dan Karimun yang bekerja di Malaysia.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Batam, Rabu (23/9/2026). Pertemuan itu diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi Pemerintah Indonesia dengan pihak Malaysia. Pemerintah pusat juga akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah Malaysia untuk memperoleh kesepahaman mengenai skema yang akan diterapkan.
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat perbatasan bekerja secara legal, aman, dan mendapatkan perlindungan.
Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan wilayah Malaysia yang telah berlangsung turun-temurun. Karena itu, diperlukan skema yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan keamanan.
SBT Diusulkan untuk Pekerja Perbatasan
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan SBT diusulkan sebagai solusi atas kondisi masyarakat perbatasan yang selama ini menggunakan paspor kunjungan ketika melakukan perjalanan ke Malaysia, termasuk untuk bekerja.
“Tujuannya adalah mewujudkan mobilitas kerja perbatasan yang legal, aman, terstruktur dan tentu saja tenaga kerja kita terlindungi,” kata Muzamil.
Dalam konsep yang dibahas, SBT diperuntukkan bagi warga yang telah terverifikasi dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun. Mobilitas kerja tersebut direncanakan terbatas pada wilayah Johor dan Melaka, Malaysia.
Sektor pekerjaan juga akan dibatasi sesuai kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas yang selama ini dijalankan masyarakat perbatasan. Di antaranya konstruksi, pertanian, perkebunan, peternakan, restoran atau kedai, cleaning service, serta sektor lainnya.
Periode kerja yang diusulkan berkisar tiga hingga enam bulan. Skema tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini harus berulang kali keluar-masuk Malaysia menggunakan paspor kunjungan.
Dorong Perlindungan Pekerja
Dukungan terhadap penerapan SBT juga disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong agar penyusunan skema dilakukan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan kedaulatan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum.
Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. Moh. Indra Bangsawan, mengatakan persoalan perbatasan perlu dilihat secara komprehensif. Fleksibilitas pelayanan masyarakat, menurutnya, dapat dikaji tanpa mengurangi substansi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menekankan agar skema SBT tetap berada dalam koridor hukum nasional serta kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, instansi keimigrasian, dan lembaga pelindungan pekerja migran.
Menurut Rudy, skema khusus tersebut juga penting untuk mengurangi risiko perdagangan orang, eksploitasi pekerja, dan praktik agensi ilegal. Pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk memperkuat pelindungan pekerja migran melalui regulasi daerah.
Asmar: Perbatasan Juga Ruang Kehidupan Masyarakat
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan persoalan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pengawasan wilayah negara, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat.
“Perbatasan adalah ruang kehidupan masyarakat. Supaya pekerja Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan kesejahteraan, terutama masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia,” ujar Asmar.
Ia menyebut masyarakat Meranti sejak lama memiliki hubungan perdagangan, pekerjaan, dan sosial dengan masyarakat di kawasan perbatasan Malaysia. Karena itu, pengelolaan perbatasan menurutnya perlu menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan kepastian bagi aktivitas masyarakat yang sah.
“Kita tidak sedang meminta kelonggaran tanpa batas. Yang kita dorong adalah pengelolaan perbatasan yang lebih adaptif, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, tanpa mengurangi sedikit pun kewibawaan dan kedaulatan negara,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi turut menyoroti potensi ekonomi masyarakat perbatasan yang bekerja di Malaysia. Ia mendorong kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terus menghadapi biaya serta prosedur berulang dalam mobilitas lintas batas untuk bekerja.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan aturan terkoordinasi SBT Meranti-Karimun sebelum dilanjutkan dengan pembahasan bersama pihak Malaysia.
Pemerintah Meranti dan Karimun berharap konsep yang telah disusun dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut sehingga tercipta mekanisme mobilitas kerja masyarakat perbatasan yang lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Herdaus, perwakilan Direktorat Hubungan Luar Negeri Bappenas, Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, KP2MI dan BP3MI.
Hadir pula Staf Teknis Imigrasi KJRI Johor Bahru Wahyu Kusumanegara, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Riau Guntur Sahat Hamonangan, jajaran Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Riau, Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Dendi Surya Agung, serta Kepala Kantor Imigrasi Karimun Dwi Avandho Farid.
