MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait tingginya biaya perjalanan menuju Malaysia. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin rapat koordinasi bersama Kantor Imigrasi Selatpanjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Senin (27/7/2026). Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Dendi Surya Agung Nugraha, Kepala KSOP Selatpanjang Derita Di Prasetyo, Manager Operasional Pelindo Selatpanjang Bruri Sumantri, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Bagian Hukum Setda, serta sejumlah pejabat terkait.
Pertemuan difokuskan membahas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat Kepulauan Meranti yang bekerja maupun bepergian ke Malaysia, terutama persoalan akses transportasi dan tingginya biaya keberangkatan yang selama ini menjadi keluhan warga, khususnya masyarakat Kecamatan Rangsang.
Bupati Asmar menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi yang memudahkan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek keselamatan maupun ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Asmar.
Selama ini, masyarakat dari Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, harus terlebih dahulu menuju Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Kondisi tersebut membuat biaya perjalanan meningkat karena sebagian penumpang harus menginap satu malam sebelum jadwal keberangkatan kapal internasional.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait membahas sejumlah alternatif solusi. Salah satunya mendorong kapal internasional rute Selatpanjang–Malaysia agar dapat singgah di Tanjung Samak untuk mengangkut penumpang. Selain itu, dibahas pula penambahan armada dan penyesuaian jadwal keberangkatan agar masyarakat Rangsang dan wilayah sekitarnya memperoleh akses transportasi yang lebih efisien.
Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, menyatakan pihaknya siap mendukung langkah pemerintah daerah melalui pelayanan keimigrasian yang optimal guna memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala KSOP Selatpanjang, Derita Di Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mengkaji berbagai opsi agar masyarakat Tanjung Samak dapat berangkat langsung ke Malaysia tanpa harus melalui Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
Menurutnya, skema tersebut masih memerlukan koordinasi lintas instansi dan pemenuhan berbagai persyaratan teknis sebelum dapat direalisasikan.
Selain solusi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga terus memperjuangkan peningkatan status dan pelayanan pelabuhan di wilayah Rangsang. Usulan pengembangan pelabuhan internasional di kawasan tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih dalam proses perizinan.
Apabila terealisasi, pelabuhan internasional di Rangsang diyakini akan mempermudah mobilitas masyarakat menuju Malaysia, memperkuat konektivitas transportasi laut, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam rapat tersebut juga dibahas peningkatan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Manager Operasional Pelindo Selatpanjang, Bruri Sumantri, menyampaikan pihaknya terus melakukan pembenahan fasilitas, termasuk peningkatan kualitas ruang tunggu penumpang, guna memberikan pelayanan yang lebih nyaman.
Peningkatan fasilitas pelabuhan diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan arus penumpang, sekaligus menggerakkan roda perekonomian pelaku UMKM di kawasan pelabuhan.
Menutup rapat, Bupati Asmar menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui solusi yang konkret dan berkelanjutan.
“Yang paling penting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, aman, dan sesuai aturan,” pungkasnya.
