BANGGAI, Sinkap.info – Bantuan pangan non tunai atau dikenal saat ini bantuan sembako yang bersumber anggaran Kementerian Sosial RI, dengan nilai bantuannya mencapai 200 ribu/bulan dan ditujukan bagi keluarga miskin, diduga dijadikan ajang untuk mendapatkan keuntungan oleh oknum-oknum tertentu.
Hal ini juga dikeluhkan oleh para agen e-warung Bantuan Pangan Non Tunai se-kecamatan Toili Barat yang mengeluh dan melakukan penolakan atas sikap oknum yang mengatakan dirinya suplier sembako BPNT dan melakukan intervensi terhadap para agen saat dilakukannya rapat antara para agen dan pihak kecamatan di aula pertemuan kantor camat Toili barat, selasa (18/08) lalu.
Pada rapat tersebut, dihadiri korda BPNT, camat Toili Barat, Suplier dan seseorang yang mengaku TKSK, bahkan saat rapat tersebut para agen diarahkan agar mengambil semua sembako pada seorang suplier dari Luwuk itu. Serta adanya kesan ancaman dimana jika para agen tidak patuh pada hal tersebut, maka akan diganti status agennya.
Hal ini kemudian menjadi kejanggalan dari para agen yang hadir saat itu. Salah satu agen yang enggan disebutkan namanya, melalui pesan aplikasi whatsapp mengemukakan bahwa, ada upaya mendapatkan keuntungan dari bantuan sembako ini, sebab ketika ditanyakan pada mereka-mereka yang memimpin rapat terkait regulasi bahwa para agen diwajibkan untuk ambil pada suplier yang telah disediakan oleh TKSK, tidak ada satupun yang mampu menjawab hal itu.
“Kami tanyakan aturan bahwa wajib ambil sama suplier, ternyata tidak ada yang mampu menjawab atau memperlihatkan aturannya, karna setahu saya, yang ada aturannya itu hanya beras harus dari bulog” kata narasumber kepada media ini, Sabtu (28/09).
Para agen se kecamatan Toili barat juga bersepakat menolak suplier yang disediakan oleh TKSK, menurutnya yang akan merasakan dampak kerugian nantinya adalah masyarakat miskin. Sebab jika para agen diharuskan mengambil sembako lewat suplier, maka sudah tentu harga yang akan dijual kembali ke masyarakat justru menjadi naik harganya dan beda dari harga pasar.
“Di daerah lain, para agen itu yang langsung berhubungan dengan peternak telur, jadi harganya bisa sama dengan yang dipasaran” bebernya.
Selain itu, dirinya juga menambahkan jika suplier dari Luwuk ini kemudian memonopoli semua sembako di seluruh agen se kabupaten Banggai, berapa ratus juta yang akan dinikmati oleh oknum tersebut. Padahal posisi seorang suplier ini tidak dibutuhkan oleh para agen sebab hanya merugikan para agen dan para penerima manfaat.
“Satgas sembako polres Banggai bisa benar-benar ikut mengawal jalannya bansos sembako ini, agar tidak adanya kartel yang kemudian memonopoli sembako-sembako untuk para agen,” pintanya.
SINKAP.info | Laporan: MRm
Komentar