Setahun LANDLAB Berjalan, Wamen Ossy Ungkap Strategi Baru Kelola Pertanahan Indonesia

NASIONAL28 Dilihat

JAKARTA, SINKAP.info — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, membuka rapat evaluasi pelaksanaan proyek LANDLAB melalui kegiatan Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting “The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement” di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi perjalanan proyek LANDLAB selama satu tahun sekaligus menyusun langkah strategis lanjutan guna memastikan program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

“Tujuan kita hari ini bukan sekadar mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Ossy.

LANDLAB merupakan proyek kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama Badan Bank Tanah, dengan Pemerintah Jepang melalui JICA dalam bentuk bantuan teknis.

Proyek yang berlangsung sejak 28 April 2025 hingga 27 April 2028 tersebut berfokus pada tiga kelompok kerja teknis (technical working group/TWG), yakni pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.

MENARIK DIBACA:  Kementerian ATR/BPN Percepat Infrastruktur Perlindungan Pantura Jawa melalui Tata Ruang dan Pengadaan Tanah

Melalui tiga fokus utama tersebut, LANDLAB diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pertanahan berbasis bukti, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ossy menilai penguatan tata kelola pertanahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“LANDLAB mendorong pendekatan inovatif dalam pengelolaan pertanahan. Selama satu tahun terakhir, LANDLAB telah membahas berbagai isu, antara lain pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, serta penguatan model bisnis Badan Bank Tanah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

“Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita,” ungkap Ossy.

MENARIK DIBACA:  Disinyalir Mengandung Unsur Gambling, Aplikasi Higgs Domino Island Perlu di Blok Kominfo

Sementara itu, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko, turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama satu tahun pelaksanaan LANDLAB. Ia menilai seluruh kelompok kerja dalam proyek tersebut menunjukkan perkembangan yang positif.

“Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini,” kata Takeda.

Ia berharap kolaborasi antara Indonesia dan Jepang melalui LANDLAB dapat terus berkembang dan menghasilkan pembangunan pertanahan yang lebih baik ke depan.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Arief Muliawan serta Plt. Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat turut menyampaikan laporan mengenai perkembangan dan pelaksanaan proyek LANDLAB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Donny Erwan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.