Wabup Muzamil Temui Wamenaker, Rencana BLK Meranti Buka Peluang Kerja hingga Malaysia

Ekonomi50 Dilihat

JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan keterampilan serta daya saing tenaga kerja lokal.

Dalam pertemuan itu, Muzamil menyampaikan inisiatif pembangunan Technopark-Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu upaya strategis untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Kepulauan Meranti.

Ia menyebut, keberadaan BLK perlu didukung sarana dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada sektor kelautan, perikanan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami menyadari betul bahwa dengan kondisi hari ini, tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen kami untuk terus menghadirkan solusi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muzamil.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Kepulauan Meranti juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah pusat, agar program peningkatan keterampilan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

MENARIK DIBACA:  Poltek Agraria STPN Buka Sekolah Kedinasan, Jaring Generasi Muda Unggul Indonesia

“Setidaknya, kami memiliki cita-cita besar untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan kemampuan tersebut, mereka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarganya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Muzamil juga menyoroti pentingnya menyiapkan tenaga kerja migran yang kompeten dan bersertifikat melalui kerja sama dengan Pemerintah Malaysia.

Kerja sama tersebut diusulkan melalui mekanisme CIBD (Cross-Border Industry & Bilateral Development), yang mencakup harmonisasi standar kompetensi dan sertifikasi antara BLK di Kepulauan Meranti dengan lembaga pelatihan di Malaysia.

Selain itu, rencana tersebut mencakup pelatihan bahasa dan budaya kerja serta pembekalan pra-keberangkatan bagi calon pekerja migran agar memenuhi persyaratan pasar kerja Malaysia.

“Kami berharap BLK ini menjadi pusat pengembangan keterampilan yang berkelanjutan dan mampu membuka lapangan kerja bagi generasi muda Kepulauan Meranti, termasuk memfasilitasi pekerja yang ingin bekerja di luar negeri dengan kompetensi yang diakui,” ujar Muzamil.

Menanggapi inisiatif tersebut, Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan dukungan terhadap berbagai bentuk kerja sama yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

MENARIK DIBACA:  APBRI Usung Transformasi Industri Readymix Lewat Kolaborasi, Inovasi, dan Dukungan Pemerintah

Dukungan tersebut mencakup pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga penguatan tata kelola penempatan tenaga kerja migran.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal turut dibahas, di antaranya skema pembinaan dan penyediaan peralatan BLK, penyusunan kurikulum pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan pasar kerja, program sertifikasi kompetensi, serta rencana kolaborasi dengan dunia usaha untuk penempatan kerja setelah pelatihan.

Selain itu, dibahas pula kemungkinan pelaksanaan program pelatihan khusus bagi pelaku UMKM dan wirausaha lokal.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk daerah melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan peningkatan mutu produk.

“Kerja sama bilateral sangat penting untuk membuka akses penempatan kerja yang lebih luas serta melindungi hak dan keselamatan pekerja migran melalui skema kontrak formal dan sertifikasi kompetensi yang diakui kedua negara,” ungkapnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak terkait di Malaysia dapat membuka lebih banyak peluang kerja yang layak dan terlindungi bagi tenaga kerja asal Kepulauan Meranti.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat realisasi pembangunan BLK serta memastikan program tersebut memberikan manfaat langsung bagi peningkatan keterampilan dan penempatan kerja masyarakat Kepulauan Meranti.