JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan” tersebut, Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan sektor pertanahan agar dapat berjalan optimal.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujarnya.
Ossy memaparkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya agraria yang sangat besar, dengan sekitar 77 persen wilayah berupa lautan dan 23 persen berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare.
Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelasnya.
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN saat ini terus mempercepat proses pemetaan terhadap sisa 20,5 persen bidang tanah yang belum terdata, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan dengan hutan.
Ia mengatakan, penyelesaian pemetaan secara menyeluruh akan menghasilkan basis data pertanahan yang lebih lengkap dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
Selain pemetaan, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong integrasi data melalui implementasi Kebijakan Satu Peta yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Menurutnya, integrasi data menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu sengketa maupun konflik agraria.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan basis data yang kita miliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Melalui upaya pemetaan dan integrasi data tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pengelolaan pertanahan di Indonesia semakin tertata, sekaligus mampu mendukung berbagai program pembangunan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden.
