PEKANBARU, SINKAP.info — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau mendesak pencopotan pimpinan PLN Wilayah Sumatra menyusul terjadinya pemadaman listrik massal yang melanda Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Sumatra.
Ketua DPD IMM Riau, Iyowan May Ozifa, menilai pemadaman tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya tata kelola dan minimnya kesiapsiagaan PLN dalam menjamin pelayanan publik.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga stabilitas sosial.
“Pemadaman massal ini telah melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat. Pelaku UMKM mengalami kerugian, aktivitas perdagangan terganggu, pelayanan publik terhambat, jaringan komunikasi tidak stabil, bahkan aktivitas rumah tangga masyarakat ikut terdampak. Ini menunjukkan bahwa PLN gagal menghadirkan rasa aman dan kepastian dalam pelayanan kelistrikan,” kata Iyowan dalam keterangannya, Senin.
Ia menilai alasan gangguan teknis tidak dapat terus dijadikan dalih untuk menutupi lemahnya manajemen dan sistem pengamanan jaringan kelistrikan. Menurutnya, jika satu gangguan dapat menyebabkan padamnya listrik di hampir seluruh wilayah Riau dan Sumatra, maka terdapat persoalan serius dalam pengelolaan infrastruktur kelistrikan.
“Dalam kondisi seperti ini, publik tidak hanya membutuhkan penjelasan normatif. Publik membutuhkan tanggung jawab nyata. Sebab yang dirugikan adalah masyarakat luas. Ketika pelayanan publik lumpuh dan masyarakat menjadi korban, maka pimpinan harus berani bertanggung jawab, bukan hanya memberikan klarifikasi,” ujarnya.
DPD IMM Riau menilai pimpinan PLN Wilayah Sumatra harus bertanggung jawab penuh atas terganggunya pelayanan kelistrikan tersebut. Iyowan menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun institusional ketika terjadi kegagalan pelayanan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Karena itu, pihaknya mendesak PLN pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mencopot pimpinan PLN Wilayah Sumatra sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemadaman massal yang terjadi.
“Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya tata kelola pelayanan publik. Jika pemadaman besar seperti ini terus dianggap biasa tanpa evaluasi tegas, maka ke depan masyarakat akan terus dirugikan dan tidak ada perbaikan yang serius,” tegasnya.
Selain itu, DPD IMM Riau juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di wilayah Sumatra. Audit tersebut mencakup transparansi penyebab utama pemadaman, titik gangguan, langkah penanganan, hingga kesiapan sistem cadangan listrik yang dimiliki PLN.
Menurut Iyowan, masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah publik.
Ia juga menegaskan bahwa PLN sebagai perusahaan negara yang mengelola kebutuhan vital masyarakat harus bekerja dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.
“Negara harus hadir memberikan kepastian kepada rakyat. Listrik bukan barang mewah, tetapi kebutuhan dasar masyarakat. Maka ketika terjadi pemadaman massal yang meluas, ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, DPD IMM Riau menegaskan kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. IMM berharap evaluasi total terhadap PLN Wilayah Sumatra dapat dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang dan menjaga hak masyarakat atas layanan listrik yang stabil dan profesional.
