JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pembahasan tersebut difokuskan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis perencanaan anggaran, di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap sejalan dengan peningkatan kinerja pelayanan publik.
“Kita harus benar-benar efisien, namun tetap mampu memberikan output yang besar kepada masyarakat. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan KRO dan RO tahun 2027 secara daring, Senin (06/04/2026).
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026 dan diikuti oleh sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN. Dalam forum ini, seluruh usulan perencanaan diminta tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertib secara struktur, logika, serta pembiayaan.
Dalu menekankan bahwa penyusunan KRO dan RO harus mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja dan implementasi di lapangan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai tidak seimbang antara realisasi fisik dan penggunaan anggaran.
“Seluruh proses harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa evaluasi internal menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.
“Pembahasan ini berpotensi mengubah struktur perencanaan yang selama ini digunakan, sehingga ke depan penyusunan anggaran 2027 dapat dilakukan lebih detail dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui pembahasan ini, ATR/BPN berharap perencanaan anggaran ke depan mampu menjawab tantangan yang ada, sekaligus memastikan pelayanan pertanahan tetap optimal bagi masyarakat.
