JAKARTA, SINKAP.info – Pemerintah terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penguatan UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk memanfaatkan aset maupun ruang yang belum digunakan secara optimal sebagai pusat pemasaran, display produk, hingga lokasi festival UMKM.
Selain itu, pemerintah juga berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun ini.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah,” kata Muhaimin.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan proses yang lebih mudah.
Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp508,2 Triliun
Dalam sektor perlindungan sosial, Muhaimin menyebut alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial kini mencapai Rp508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” jelasnya.
Muhaimin juga menegaskan pemerintah akan memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran melalui integrasi data penerima manfaat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan DTSEN dalam penyaluran seluruh program bantuan pemerintah agar penyaluran lebih akurat dan tepat sasaran.
Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen
Pemerintah saat ini menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan nasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan lima persen di 2029,” ujar Muhaimin.
Informasi lengkap terkait kebijakan tersebut dapat diakses melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
