MERANTI, SINKAP.info – Sebanyak 34 fasilitas publik di Kabupaten Kepulauan Meranti kini mendapat akses internet gratis melalui program dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI. Fasilitas yang menerima bantuan tersebut meliputi 8 kantor desa dan 26 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah.
Bantuan ini merupakan bagian dari program “Bakti Aksi” dan “Bakti Sinyal,” yang bertujuan mendukung pemerataan akses telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Plt. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotik), H. Febriady, SSi, Apt, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan 210 titik layanan publik yang belum terjangkau internet untuk mendapatkan bantuan dari BAKTI Kemkomdigi.
“Sebagai langkah awal, 34 titik sudah terealisasi sepanjang tahun 2024. Ini adalah capaian yang harus kita syukuri. Terima kasih juga kepada Bupati H. Asmar yang memberikan dukungan penuh dalam program ini,” ujar Febriady, Senin (21/1/2025) di kediaman Bupati di Jalan Dorak, Selatpanjang.
Febriady menambahkan, program ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Ia berharap lebih banyak bantuan serupa diberikan pada tahun 2025, sehingga masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati akses teknologi yang setara.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Abdul Mufid, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem informasi “PastiBakti” dari Kemkomdigi untuk mempercepat proses pengajuan bantuan. Ia menilai akses internet merupakan kebutuhan dasar yang harus dinikmati seluruh masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada BAKTI atas program ini. Ke depan, kami akan terus mengejar titik-titik yang belum menerima bantuan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Akses internet adalah bagian penting dari pelayanan dasar, termasuk dalam mendukung pendidikan di wilayah terpencil,” ungkap Mufid.
Sulitnya akses internet selama ini telah menjadi kendala utama dalam pelayanan pemerintah, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bahkan, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah-sekolah pelosok sering harus dilakukan di luar lokasi karena keterbatasan infrastruktur internet.
Meski belum sepenuhnya teratasi, bantuan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan infrastruktur digital dan menyediakan akses internet yang layak bagi masyarakat di wilayah terluar.
