JAKARTA, SINKAP.info – Masyarakat pers nasional diajak untuk memberikan perhatian pada dua kebijakan utama yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu kedaulatan pangan (food sovereignty) dan tetangga yang baik (good neighbour). Kedua kebijakan ini dianggap saling terkait dan memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan luar negeri dan pembangunan Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam sambutannya pada seminar internasional bertema “Improving Indonesia-Korea Relationship in Prabowo Administration, from Food Sovereignty to Good Neighbour”. Seminar ini diselenggarakan di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 November 2024, yang diadakan oleh JMSI bekerja sama dengan KoreaKini.id.
Teguh Santosa menjelaskan bahwa kedaulatan pangan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan dalam negeri, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan produksi pangan. Hal ini penting agar Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan melibatkan masyarakat dalam pengamanan rantai pasokan pangan secara inklusif.
“Kedaulatan pangan adalah kebijakan yang dapat memperkuat sektor pertanian, memperdayakan petani, dan membangun pedesaan. Ini adalah langkah strategis yang memungkinkan Indonesia menjalankan politik bebas aktif di kancah internasional,” ujar Teguh.
Di sisi lain, Teguh juga menyoroti pentingnya prinsip tetangga yang baik dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip ini, menurutnya, mengarah pada diplomasi yang lebih kolaboratif, di mana Indonesia berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara di sekitarnya, termasuk dengan Korea Selatan, yang merupakan mitra strategis Indonesia.
“Kedua kebijakan ini saling terkait. Kedaulatan pangan memungkinkan Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, sementara tetangga yang baik memperkuat hubungan diplomatik dan kolaborasi Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya,” tambah Teguh.
Seminar ini juga dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan, di antaranya Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN, Vivi Yulaswati, Wakil Duta Besar Republik Korea Park Soo-Deok, Direktur Jenderal Amerika Eropa Kemenlu RI Umar Hadi, serta Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya.
Beberapa pembicara penting turut mengisi seminar tersebut, termasuk Hyungjun Noh dari Rural Development Administration Korea Selatan, Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono, peneliti dari George Mason University Joshua Namtae Park, dan peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew Mantong.
Teguh mengungkapkan, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Korea Selatan dalam mempererat hubungan bilateral melalui kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang. Ia percaya bahwa ada praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hubungan Indonesia-Korea Selatan dalam era pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pangan dan diplomasi dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain, serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bersama dan perdamaian dunia,” tutup Teguh.
Seminar ini menjadi momentum penting untuk membahas peluang dan tantangan dalam mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat, khususnya Korea Selatan, di masa pemerintahan Prabowo.
