SEMARANG, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026).
Dalam kuliah umum yang dihadiri puluhan mahasiswa dan dosen itu, Nusron menyebut kebijakan pemerataan distribusi tanah menjadi salah satu arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Nusron.
Menurutnya, restrukturisasi distribusi tanah penting dilakukan karena masih terjadi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Ia menilai sebagian besar tanah masih dikuasai kelompok tertentu sehingga akses masyarakat terhadap sumber ekonomi tersebut belum merata.
Nusron juga mengutip pemikiran ekonom Hernando de Soto mengenai konsep legal access atau akses legal terhadap aset. Ia menegaskan bahwa kepemilikan dan akses tanah menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.
“Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah disebut tetap mendukung keberlangsungan usaha besar sambil membuka akses lebih luas bagi kelompok kecil.
“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.
Kuliah umum tersebut diikuti sekitar 20 dosen dan 80 mahasiswa dari berbagai fakultas di UNWAHAS. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto beserta jajaran.
