CIKEAS, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan pentingnya keseimbangan antara perencanaan, implementasi, dan pendanaan dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI), Jumat (1/5/2026), di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat.
Menurut Nusron, sistem penanggulangan bencana tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan perencanaan tanpa didukung implementasi dan pembiayaan yang memadai.
“Kalau perencanaannya kuat, tetapi implementasi dan dananya tidak kuat, dampaknya juga tidak mungkin terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Dalam Raker bertema “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh” itu, Nusron juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia mendorong setiap lembaga menjalankan peran sesuai fokus dan keunggulan masing-masing agar sistem penanggulangan bencana semakin tangguh.
“Dalam hal penanggulangan bencana, selain perencanaan, yang pertama saya minta adalah pelatihan SDM,” katanya.
Di hadapan jajaran pengurus MUI, Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menjelaskan tahapan utama dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga pemulihan dan rehabilitasi.
“Kalau kita lihat, bencana itu ada tahap-tahapnya. Pertama evakuasi, kedua tanggap darurat, dan ketiga recovery serta rehabilitasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menilai Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kuat mengingat letak geografisnya berada di kawasan cincin api Pasifik.
“Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi,” ujarnya.
Melalui dukungan Kementerian ATR/BPN, MUI berharap dapat berkontribusi membantu pemerintah dalam penanganan berbagai persoalan kebencanaan, terutama banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga bencana geologi seperti tsunami.
Pada akhir kegiatan, Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala menyerahkan atribut lembaga kepada Nusron Wahid. Raker tersebut juga dihadiri Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, beserta jajaran pengurus MUI lainnya.
