SELATPANJANG, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan usulan prioritas pembangunan wilayah perbatasan untuk disampaikan kepada kementerian teknis pada Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dukung Usulan Pembangunan Wilayah Perbatasan yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, Senin (26/1/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu difokuskan pada kesiapan data dukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait usulan pembangunan mandatory di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam arahannya, Wabup Muzamil menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan melalui sejumlah program nasional.
“Hari ini Presiden telah menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah perbatasan melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ujar Muzamil.
Ia menekankan bahwa peran pemerintah daerah perbatasan adalah menjabarkan permasalahan secara rinci, terukur, dan berbasis data agar program nasional tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kita harus mampu memetakan persoalan di lapangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Dari pemetaan itu, kita susun prioritas dan kebutuhan pembangunan secara jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzamil menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan penguatan kualitas SDM. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat perbatasan.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, serta kepala OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta perwakilan OPD teknis lainnya.
