DENPASAR, SINKAP.info — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025).
Menurut Nusron, pelayanan publik memiliki porsi terbesar dalam pekerjaan Kementerian ATR/BPN, yakni mencapai 75–80 persen. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip utama pelayanan, terutama terkait percepatan proses dan pencegahan praktik pungutan liar.
“Dua isu pelayanan publik itu proses lama dan praktik pungutan liar. Ini harus ditangani melalui perubahan mindset sekaligus perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan bahwa pemohon layanan pertanahan ke depan didominasi generasi baru yang akrab dengan teknologi digital dan memiliki sikap kritis terhadap ketentuan maupun pelayanan pemerintah. Generasi ini, kata Nusron, tidak mentoleransi praktik percepatan berbayar, dan sangat mudah menyampaikan keluhan melalui media sosial. Perubahan perilaku tersebut harus disikapi dengan transformasi menyeluruh.
Menteri Nusron menyebut dua aspek utama yang harus dibenahi, yakni sistem dan sumber daya manusia (SDM). Dari sisi sistem, ia menekankan pentingnya penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, serta percepatan digitalisasi layanan.
“Proses yang ada hari ini tidak salah, tapi sudah tidak relevan. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa layanan Hak Tanggungan (HT) dan Roya telah digital, dan ke depan akan diperluas ke layanan peralihan hak secara elektronik.
Dari total sekitar 7 juta layanan pertanahan yang dikeluarkan setiap tahun, 4 persen di antaranya berasal dari Provinsi Bali. Karena itu, Nusron menilai SDM berperan penting dalam menjaga kualitas layanan. Ia meminta jajaran di Bali untuk terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan integritas.
“Dunia pelayanan bergerak sangat dinamis. Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.
Dengan pembenahan sistem dan SDM, Nusron berharap Kanwil BPN Provinsi Bali mampu memberikan layanan pertanahan yang cepat, bersih, akuntabel, dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat modern.
“Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan agar institusi kita tetap relevan,” pungkasnya.
Kegiatan pembinaan diawali dengan laporan kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Pengarahan Menteri Nusron turut dihadiri Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Bali. Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.
