MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta menghadirkan narasumber Heriyanto, S.Hut., M.T., dan M. Khoffifudin. Kegiatan itu diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, hingga para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan bahwa rakor menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan di daerah sekaligus menyusun strategi yang lebih efektif dan terintegrasi.
Menurutnya, forum tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan, menyelaraskan program antar-OPD, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, serta merumuskan langkah konkret guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan masih mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.410 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Muzamil.
Ia menjelaskan, tingginya angka kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya nilai jual komoditas masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Karena itu, pengentasan kemiskinan ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat harus bergerak bersama. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi agar hasilnya lebih optimal,” katanya.
Muzamil mengungkapkan, sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, Pemkab Kepulauan Meranti telah menjalankan berbagai program strategis, mulai dari mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Ia menekankan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu keluar dari kondisi tersebut secara berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.
“Seluruh intervensi harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan tepat penerima manfaat. Akurasi data menjadi kunci agar setiap program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Kepulauan Meranti juga mendorong optimalisasi berbagai sumber pembiayaan alternatif, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR), dana desa, serta dukungan berbagai pihak lainnya agar setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperketat monitoring dan evaluasi terhadap setiap intervensi yang dilakukan. Seluruh pihak juga diingatkan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral.
Melalui Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap lahir strategi yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan serta mewujudkan masyarakat Kepulauan Meranti yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
