CIKEAS, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi 40 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN, Selasa (11/8/2026).
Program yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, tersebut menjadi langkah awal penguatan integritas ASN melalui pendidikan antikorupsi. PRESTASI diselenggarakan untuk pertama kalinya melalui kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nusron menegaskan, ASN Kementerian ATR/BPN harus memiliki semangat utama untuk mempermudah urusan masyarakat. Menurutnya, birokrasi dibentuk untuk memberikan kemudahan, bukan menambah beban masyarakat.
“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Nusron saat membuka PRESTASI.
40 Pejabat Ikuti PRESTASI
Angkatan pertama PRESTASI diikuti 40 peserta yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.
Nusron mengatakan, penguatan integritas melalui PRESTASI sejalan dengan transformasi pelayanan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Hal ini dinilai penting karena sekitar 75-80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.
Menurut Nusron, keberhasilan transformasi pelayanan tidak hanya ditentukan oleh pembenahan sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya.
“Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” jelasnya.
KPK Tekankan Integritas Harus Dibuktikan
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, PRESTASI diarahkan untuk membangun mentalitas dan moralitas ASN agar memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan korupsi, termasuk ketika memiliki kesempatan untuk melakukannya.
Menurut Ibnu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan. Pendidikan dan pencegahan juga menjadi bagian penting untuk membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah,” ujar Ibnu.
Melalui PRESTASI, Kementerian ATR/BPN dan KPK mendorong agar nilai-nilai integritas tidak berhenti pada materi pelatihan, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sehari-hari.
Penguatan integritas tersebut diharapkan mampu membentuk budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto. Turut hadir Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin.
