LABUHANBATU, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih proaktif menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta memperkuat kemandirian fiskal.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Labuhanbatu, Turing Ritonga, saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang digelar di Lapangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Senin (15/6/2026).
Dalam arahannya, Turing menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, tetapi juga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, seluruh OPD harus mampu berinovasi dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Turing.
Ia meminta setiap OPD melakukan pemetaan terhadap potensi pendapatan yang dapat dikembangkan pada sektor masing-masing. Langkah tersebut meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada penerimaan daerah, hingga memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta dalam mendukung pembangunan.
Selain peningkatan pendapatan, Turing juga mengingatkan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjalankan program-program prioritas pembangunan.
“Dengan pengelolaan keuangan yang inovatif, transparan, dan akuntabel, kita optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Turing juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu agar mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Hal itu merujuk pada Surat Edaran Nomor 973/3318/Bapenda/2026 tentang kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Opsen BBN-KB.
“Marilah kita jadikan tahun ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Apel gabungan tersebut turut dihadiri Asisten II Setdakab Labuhanbatu Ikramsyah Putra Nasution, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Salman Al Farisi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syahbela Rusli Siregar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP2KB) Nur Hetty Lumban Tobing, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Busri Sipahutar, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
