TEBING TINGGI, SINKAP.info — Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Forum ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan arah pembangunan kota yang akan dibahas lebih lanjut pada tingkat nasional.
Raker yang berlangsung selama empat hari, sejak 19 hingga 22 April 2026, dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para wali kota anggota Komwil I APEKSI.
Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam konferensi pers menyampaikan sejumlah rekomendasi utama yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Medan pada Juni 2026. Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, ketangguhan bencana menjadi prioritas karena peran strategis kota sebagai pusat perekonomian.
“Jika satu kota terdampak bencana, efeknya bisa meluas dan mengganggu aktivitas ekonomi regional,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment. Model ini dinilai lebih transparan karena pembagian pajak dilakukan secara otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah.
“Skema ini telah berhasil diterapkan di Kota Medan dan diharapkan dapat direplikasi di kota lain,” tambah Rico.
Tak hanya fokus pada fiskal dan bencana, Raker Komwil I turut membahas isu lain seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, forum ini juga mengusulkan penyempurnaan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), peningkatan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM.
APEKSI juga mengajukan usulan strategis lainnya, seperti pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, serta penyesuaian skema pajak daerah seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana, mengingat wilayahnya berada di zona rawan gempa. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.
“Kesiapsiagaan harus melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, agar lebih tangguh menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi dalam forum ini didampingi sejumlah pejabat Pemko, termasuk Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah lainnya. Partisipasi tersebut diharapkan mampu membawa inovasi baru, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern di Kota Tebing Tinggi.
