MERANTI, SINKAP.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui Komisi I yang membawahi Bidang Hukum dan Pemerintahan memperkuat peran legislatif dalam pengawasan pemerintah daerah (Pemda) dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Riau.
Kunjungan Komisi I DPRD beberapa waktu lalu itu dipimpin oleh Ketua Komisi I, Tengku Mohd. Nasir, SE dan dihadiri sejumlah anggota komisi lainnya seperti Muzamil, MM, Eka Yusnita, Dr M Tartib, Tengku Zulkenedi Yusuf, SE dan Pandumaan Siregar.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi mendiskusikan berbagai aspek yang berkaitan dengan peran DPRD, termasuk pengawasan, legislasi, dan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah. Mereka juga melakukan pertukaran pengalaman dan best practice dengan pihak terkait di tempat yang dikunjungi.
Langkah ini penting dalam memastikan bahwa DPRD dapat berperan secara optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, serta menyumbangkan ide-ide konstruktif dalam pembangunan daerah.
Diharapkan kunjungan ini dapat memberikan wawasan baru dan strategi yang efektif dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang responsif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Ketua Komisi I, Tengku Mohd. Nasir, SE mengatakan kunjungan kerja DPRD dalam rangka konsultasi optimalisasi fungsi bidang hukum dan pemerintahan adalah langkah penting untuk memperkuat peran legislatif dan pengawasan DPRD dalam pemerintahan daerah. Dalam kunjungan ini, anggota DPRD berinteraksi dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum dan pemerintahan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran DPRD dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Diskusi yang dilakukan selama kunjungan mencakup berbagai topik, seperti peran DPRD dalam proses legislasi, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Melalui pertukaran pengalaman dan pandangan, diharapkan kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi yang dapat membantu DPRD dalam meningkatkan efektivitasnya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Dengan demikian, kunjungan ini menjadi salah satu langkah konstruktif dalam upaya DPRD untuk terus memperbaiki diri dan memenuhi tuntutan peranannya sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab dan efektif dalam menjalankan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Dikatakannya lagi, memperbaiki kinerja DPRD dalam hal hukum dan pemerintahan adalah langkah penting untuk mengawal jalannya roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Dengan memperkuat pemahaman tentang aspek hukum dan proses pemerintahan, DPRD dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengidentifikasi potensi perbaikan dalam peraturan daerah, serta menegakkan prinsip-prinsip good governance.
Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam bidang hukum dan pemerintahan dapat meliputi peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan, peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan DPRD dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” kata Tengku Mohd Nasir.
Lebih jauh dikatakan, DPRD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh bupati. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, termasuk bupati, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip good governance.
Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah, mengajukan pertanyaan, memberikan saran, serta mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pemerintahan yang dijalankan oleh bupati.
“Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD dapat menjadi lembaga yang efektif dalam menjalankan kontrol terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh bupati. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mereka wakili,” tuturnya.
Disampaikannya, pemerintahan akan berjalan dengan baik jika dikontrol dengan baik oleh lembaga legislatif seperti DPRD. Pengawasan yang efektif dari DPRD terhadap pemerintahan, termasuk bupati dan eksekutif lainnya, merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan good governance dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
Kontrol yang baik dari DPRD dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan yang mereka emban, DPRD memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
“Dengan demikian, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
