Ketua DPRD Meranti Sampaikan Fokus Pembangunan Daerah Pada Musrenbang RKPD 2025

MERANTI, SINKAP.infoKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SE MIKom mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun perencanaan 2025.

Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar di Ballroom Afifa Selatpanjang, Kamis (7/3/2024).

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan berharap kepada narasumber yang mengikuti Musrenbang, tidak hanya sekedar hadir tapi ikut memberi kontribusi yang besar terhadap masyarakat serta saling bersinergi untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kita berharap narasumber dari Provinsi Riau tidak hanya memberikan pemikiran secara akademis saja, namun juga action untuk membangun daerah tertinggal, khususnya Kepulauan Meranti,” jelasnya.

Sementara, menurut Bupati Kepulauan Meranti AKBP H. Asmar mengatakan Musrenbang merupakan sesuatu langkah yang mesti dilakukan dan sangat penting dalam menjaring aspirasi masyarakat, dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih baik dan lebih berpihak kepada Kepentingan Masyarakat.

“Pelaksanaan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang telah disaring mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, dalam menentukan anggaran pada masing-masing program, kegiatan harus diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah, serta prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025.

“Saat ini permasalahan pembangunan yang ada cukup banyak dan harus kita selesaikan. Akan tetapi dengan keterbatasan anggaran, tentu tidak dapat mengakomodir seluruh permalasahan pembangunan yang ada,” terang Asmar.

Lebih lanjut Asmar menegaskan, seluruh kepala perangkat daerah agar lebih jeli berusaha semaksimal mungkin dan mengambil peluang sekecil apapun. Kemudian juga maksimalkan peluang anggaran dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Lakukan loby yang baik dan positif kepada kementerian/lembaga dan instansi terkait,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *