MERANTI, Sinkap.info – Tanggap darurat Corona virus atau Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kepulauan Meranti lakukan rapat koordinasi bersama Tim Gugus Tugas dan BAZNAS yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD, kamis (9/4) pagi.

Tampak hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Kepala Dinas Kesehatan Dr Misri Hasanto M Kes, Camat Tebing Tinggi Rayan Pribadi dan anggota fraksi serta komisi DPRD Kepulauan Meranti.

Ketua DPRD Ardiansyah mengapresiasi terhadap kerja tim gugus tugas covid-19, ia juga menyampaikan siap untuk memotong dana Pokok Pikiran (Pokir) dialihkan untuk penanganan Covid-19,

“Sebagai langkah awal dan tahap pertama kami akan alokasikan Pokir untuk penanganan Covid-19, kita doakan wabah ini cepat berlalu tentunya kita berharap penarapan social distancing atau kebijakan pencegahan lainya bisa dilakukan secara tegas oleh pihak kepolisian tetapi tetap diimbangi dengan kearifan lokal,” terangnya.

MENARIK DIBACA:  Rencana Gubri Terapkan PSBB Menuai Penolakan dari Masyarakat Meranti

Dikatakan Politisi Fraksi PAN itu, kami akan serius lakukan penganggaran untuk penanganan Covid-19 ini tetapi tentunya diimbangi penanganan yang sesuai SOP, jangan sampai memandai-mandai dalam penerapan kebijakan tersebut.

“Contohnya saja dana Pilkada di KPUD dan Bawaslu yang peruntukkan Pilkada nanti, kita minta untuk dikembalikan dulu berapa sisa kegunaannya dan dialihkan ke tim gugus tugas sesuai dengan aturan dan regulsi yang tepat,” kata Ardiansyah.

Sementara itu selaku tim gugus tugas Covid-19 Kepulauan Meranti Dr Misri mengatakan kita sudah menyisir setiap kegiatan jangan sampai ada double anggaran, kami minta anggota DPRD untuk mantau terkait RAB yang telah kami hitung seperti pembelian APD dan alat-alat kesehatan yang telah disusun oleh konsultan.

Terkait aturan juknis dan aturan penyelenggaraan jenazah korban Covid-19, Dr Misri mengatakan terhadap korban meninggal, kami tentunya menggunakan petunjuk sesuai dengan arahan Kementrian dan WHO, kami sudah mempersiapkan seperti buku petunjuk pedoman penyelenggaraan.

MENARIK DIBACA:  5 PDP Covid-19 di Bengkalis Sembuh, PDP Baru Bertambah 3 Orang

“Kita terus melakukan pendataan termasuk menggunakan Sitem DBT (Data Basis Terpadu) yang cukup ketat, tetapi masih ada kelemahan sitem tersebut sehingga perlu kerjasama berbagai pihak seperti kecamatan dan desa untuk melakukan crosscheck kembali warganya dan menyesuaikan dengan data yang ada di posko Covid-19,” terang Misri.

Sementara, Dedi Yuhara Lubis selaku anggota komisi II DPRD Meranti menambahkan perlu untuk diantisipasi dan dipantau jalur pelabuhan tikus. Hasil kemaren, kita turun ke lapangan terlihat beberapa pelabuhan kecil yang dicurigai tempat masyarakat yang keluar masuk daerah tidak terpantau sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan.

“Ya, perlu juga tim gugus tugas memperhatikan kawan-kawan wartawan untuk memenuhi informasi publik agar tidak ada simpang siur terkait data,” pungkasnya.

SINKAP.info | Editor : MKh
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here