Beranda Riau Pesisir Kepulauan Meranti Bekali Ilmu Hukum Sejak Dini, Kejari Meranti Giatkan Program Jaksa Masuk Sekolah

Bekali Ilmu Hukum Sejak Dini, Kejari Meranti Giatkan Program Jaksa Masuk Sekolah

64
0

MERANTI, Sinkap.infoProgram Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai salah satu program yang diwajibkan kepada para jaksa untuk saat ini, program ini digelar untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum, khusus bagi para pelajar memang menjadi sasaran untuk mendapatkan ilmu hukum sejak dini.

Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan Kejari Kepulauan Meranti di SMAN 2 dan SMP Negeri 2 Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir. Menurut pantauan Media, beberapa Jaksa sedang mengajar dan menerangkan tentang ilmu hukum kepada para siswa.

“Program ini bertujuan untuk mengenalkan produk hukum seperti undang-undang serta mengenal keakraban lembaga Kejaksaan dan tupoksinya di kalangan pelajar khususnya pelajar SMA dan SMP di Daerah Kita ,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Meranti Budi Raharjo SH MH melalui Kasi Intel Kejari Meranti Himiko SH, Rabu (5/2) Siang.

MENARIK DIBACA:  Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Timur Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Pelajar & Masyarakat 

Hamiko menjelaskan, disamping fungsi penegakan hukum, kejari juga melakukan fungsi preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan penerangan hukum. beberapa yang disampaikan dalam paparannya adalah potensi pelanggaran terhadap Undang-undang transaksi elektronik UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik.

“Program JMS ini merupakan program pemerintah pusat yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia, yang harus diterapkan secara intensif,” tegas Hamiko.

“Iya, kita tadinya juga melakukan Sosialisasi tentang bahaya narkotika lalu tupoksi kejaksaan untuk siswa siswi ketahui tentang kejaksaan di sekolah juga tentang Hukum terhadap anak,” ungkap Hamiko.

Dikatakan Hamiko, kita juga menjelaskan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 dan SMP Negeri 2 tentang sistem hukum peradilan terhadap anak, kemudian beberapa perkara terhadap anak dengan kasus berbeda dalam menangani masalah anak.

MENARIK DIBACA:  Politik Dagang Monopoli, MT: Petani dan UMKM Harus Diberdayakan

Selain itu, Kita juga melakukan Kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta berbagai informasi di Media Massa tentang adanya beberapa indikasi penyimpangan Dana Desa dan sifatnya memantau saja.(*)

Sinkap.info | Penulis: THz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here