Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Capaian tersebut setara dengan 60 persen dari total kasus yang tercatat hingga 3 November 2026.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved.
Ia menjelaskan, penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN dibagi menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, konflik pertanahan melibatkan perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Khusus sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sebanyak 1.164 kasus pertanahan. Yaved menyebut, jumlah tersebut berasal dari akumulasi kasus sisa tahun sebelumnya dan kasus baru yang masuk selama tahun berjalan.
“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” jelasnya.
Dalam rakor yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026. Salah satu hasilnya adalah penyelamatan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkap Hendra.
Meski nilai aset yang berhasil diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebut terdapat peningkatan dalam jumlah Target Operasi (TO) yang ditangani.
Pada 2025, jumlah TO tercatat sebanyak 102, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 120 TO. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan sepanjang tahun ini.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat penyelesaian sebanyak 10 TO. Peningkatan ini menunjukkan upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat penanganan tindak pidana pertanahan, sekaligus melindungi aset dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.







