ATR/BPN Gandeng Kemendagri Percepat Legalitas Tanah Adat di Papua

NASIONAL76 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

SORONG, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah untuk mempercepat pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar proses pemberian kepastian hukum atas tanah ulayat dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal ini mengingat pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat melibatkan sejumlah tahapan serta kewenangan dari berbagai pihak.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses tersebut terdiri atas dua tahapan utama. Pertama, penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah. Kedua, pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.

Menurut Rezka, salah satu dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka dalam kegiatan Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (18/11/2026), di Kota Sorong.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN mengumpulkan perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat untuk membahas upaya pemberian kepastian hukum atas tanah ulayat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi mengenai mekanisme pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai ketentuan yang berlaku.

MENARIK DIBACA:  Kepala Daerah Terpilih Tanpa Gugatan akan Dilantik Bulan Februari

Rezka mengungkapkan, Papua Barat dan Papua Barat Daya sebelumnya telah menjadi lokasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat yang dilaksanakan Universitas Cenderawasih pada 2021.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, terdapat sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.

Di Provinsi Papua Barat, titik indikatif tersebut berada di Kabupaten Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara di Provinsi Papua Barat Daya, wilayah yang teridentifikasi meliputi Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

Data hasil inventarisasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar awal untuk proses verifikasi dan validasi oleh Kantor Wilayah BPN provinsi serta Kantor Pertanahan setempat.

“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,” jelas Rezka.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau. Ia menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam mendorong pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di wilayahnya.

Ahmad berharap sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak, khususnya masyarakat adat, sehingga proses pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan lancar dan transparan.

MENARIK DIBACA:  Sekjen ATR/BPN Optimistis Target PNBP 2026 Tercapai, Siapkan Empat Fokus Strategis

“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berita acara tersebut memuat kesepakatan pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan pemerintah daerah, termasuk rencana tindak lanjut sebagai pedoman koordinasi dan pelaksanaan pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat.

Dokumen kesepakatan itu ditandatangani oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko, serta perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.

Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan koordinasi antarlembaga semakin kuat sehingga proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dapat dipercepat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.