Tegaskan Zona Integritas, Irjen ATR/BPN Minta Tak Ada Calo dan Pungutan Liar

NASIONAL72 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

SORONG, SINKAP.info – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, mengingatkan seluruh jajaran BPN agar mengutamakan integritas dan mematuhi ketentuan dalam setiap pelaksanaan pelayanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan, adil, dan akuntabel.

Penegasan itu disampaikan Wahyu saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat.

Wahyu menekankan bahwa setiap aparatur harus menjadikan aturan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman utama sebelum menjalankan tugas maupun mengambil keputusan.

“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

MENARIK DIBACA:  Terdeteksi Judi Online, Situs PeduliLindungi Diblokir Kominfo

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian jajaran ATR/BPN, di antaranya kemudahan akses pelayanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Wahyu secara tegas meminta agar praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) tidak terjadi dalam pelayanan pertanahan. Masyarakat harus dapat mengakses layanan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya.

“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegasnya.

Selain mencegah praktik percaloan dan pungli, Irjen ATR/BPN juga mengingatkan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat secara serius. Setiap keluhan yang masuk harus ditindaklanjuti dan dipantau hingga memperoleh penyelesaian yang jelas.

MENARIK DIBACA:  11 Perusahaan Terindikasi Karhutla, ATR/BPN Siapkan Penertiban HGU Seluas 42 Ribu Hektare

Menurutnya, kanal pengaduan harus mudah diakses melalui berbagai sarana. Pengaduan yang disampaikan masyarakat juga perlu dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.

Kegiatan pembinaan tersebut dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir memberikan pengarahan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko.

Penguatan integritas dan pembangunan Zona Integritas ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh jajaran semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan.