Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah penertiban terhadap 11 perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas lahan yang menjadi objek penanganan tersebut mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berdasarkan hasil evaluasi kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pemegang hak atas tanah.
Bentuk penertiban yang disiapkan meliputi pembatalan seluruh maupun sebagian Hak Guna Usaha (HGU), pengambilalihan lahan oleh negara karena masa berlaku HGU telah berakhir, hingga penghentian penerbitan HGU bagi perusahaan yang belum memiliki hak tersebut.
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dikenai rekomendasi pembatalan. Ketiganya adalah PT MIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menjelaskan, rekomendasi pembatalan seluruh HGU tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya tingkat kebakaran yang melebihi 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, hingga pelanggaran terhadap persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Nusron.
Selanjutnya, klaster kedua mencakup PT BSLT yang memiliki lahan sekitar 2.300 hektare. Masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020 sehingga pemerintah memastikan lahan eks HGU tersebut akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, klaster ketiga meliputi tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Nusron akan merekomendasikan evaluasi terhadap IUP ketiga perusahaan kepada Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Menurut Nusron, langkah tersebut didasarkan pada temuan kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum adanya aktivitas perkebunan meskipun perusahaan telah memiliki izin usaha.
“Yang masuk ke dalam klaster tiga ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” terang Nusron.
Adapun klaster keempat mencakup perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU karena tingkat kebakaran pada lahannya kurang dari 50 persen.
Perusahaan tersebut adalah PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510,26 hektare. Dengan penanganan perusahaan ini, jumlah perusahaan yang telah masuk dalam daftar penindakan mencapai delapan perusahaan.
“Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.
Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan yang masih menjalani proses pengkajian dan pendalaman teknis. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pemerintah masih melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta pengukuran dan verifikasi data untuk menentukan apakah pembatalan HGU akan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian.
“Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Nusron.
Melalui langkah penertiban tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan upaya pengawasan terhadap perusahaan pemegang HGU, khususnya dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lahan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.







