Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mematangkan langkah untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya masyarakat di wilayah perbatasan yang bekerja di Malaysia melalui skema Special Border Treatment (SBT).
Setelah menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI di wilayah perbatasan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Pemkab Kepulauan Meranti kini melanjutkan langkah konkret dengan mempersiapkan rancangan kerja sama bersama pihak Malaysia.
Upaya tersebut dilakukan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, S.H., M.H., di kantor kementerian tersebut, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan itu membahas pematangan rancangan perjanjian kerja sama terkait penerapan skema SBT. Rancangan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut dengan pihak Malaysia.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan yang telah diterima sebelumnya. Sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya kesepakatan kerja sama lintas negara untuk memberikan perlindungan bagi PMI asal Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.
Melalui skema SBT, para pekerja migran dari wilayah perbatasan diharapkan dapat memperoleh akses bekerja di Malaysia melalui mekanisme yang legal, disertai kepastian kerja dan perlindungan hukum yang lebih jelas serta sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti menargetkan seluruh persiapan dan urusan internal di dalam negeri dapat dituntaskan hingga akhir 2026. Selanjutnya, pada 2027, fokus akan diarahkan pada koordinasi dan pembahasan bersama pihak Malaysia.
Pemkab Meranti berharap rancangan perjanjian kerja sama yang kini dimatangkan dapat segera ditindaklanjuti ke tahap pembahasan dan kesepakatan dengan pemerintah Malaysia, sehingga skema SBT dapat direalisasikan.
Sehari sebelumnya, untuk agenda yang sama, Wabup Muzamil juga telah melakukan pertemuan dengan Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya memastikan perlindungan bagi PMI di wilayah perbatasan tidak berhenti sebatas rekomendasi atau kebijakan di atas kertas. Lebih dari itu, upaya tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga Meranti yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dengan bekerja sebagai PMI di Malaysia.







