Telaga Bening Jadi Prioritas, Pemkab Meranti Siapkan Penataan Kawasan Kota Selatpanjang

Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mematangkan rencana penataan sejumlah kawasan perkotaan di Selatpanjang. Kawasan Telaga Bening menjadi salah satu prioritas pembenahan, menyusul berbagai persoalan ketertiban, kebersihan, dan pemanfaatan ruang publik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Selain Telaga Bening, penataan juga menyasar kawasan Taman Cik Puan di Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, hingga Simpang Jalan Rintis menuju Pasar Alahair.

Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Perkotaan Selatpanjang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Dalam rapat tersebut, Telaga Bening menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah mendorong pembenahan kawasan dengan mengembalikan fungsi ruang publik agar lebih tertib, bersih, dan nyaman, termasuk melalui pengaturan aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratnasari, mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah kawasan perkotaan, terutama Telaga Bening, telah lama menjadi keluhan masyarakat. Ia mengaku menerima berbagai masukan warga terkait kondisi kawasan yang dinilai semakin semrawut dan kurang terawat.

Menurutnya, rencana pembenahan Telaga Bening sebelumnya juga telah menjadi perhatian pimpinan daerah. Bahkan, pada 16 Oktober lalu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti telah meminta agar kawasan tersebut segera ditata sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kepulauan Meranti.

MENARIK DIBACA:  Antisipasi Covid-19, Wabup H Asmar Pimpin Apel Persiapan Penyemprotan Disinfektan

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang memang menjadi perhatian kita semua. Kami dari pemerintah kecamatan siap memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia, menyoroti sejumlah persoalan teknis yang harus diselesaikan agar penataan kawasan tidak hanya bersifat sementara.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah dari aktivitas perdagangan di kawasan Telaga Bening.

Menurut Rawelly, pembenahan kawasan tidak cukup hanya dengan melakukan pembersihan pada siang hari. Pemerintah juga perlu memastikan aktivitas perdagangan pada malam hari berlangsung tertib dan tidak menimbulkan persoalan kebersihan lingkungan.

Selain persoalan limbah, ia turut menyoroti keberadaan bangunan permanen yang berdiri di atas saluran drainase atau parit. Sebagian bangunan tersebut diketahui dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, bahkan diduga disewakan kepada pihak lain.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penertiban agar fungsi fasilitas umum tetap terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Meranti, Marwan, menjelaskan bahwa penataan PKL masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan lokasi relokasi yang layak dan siap digunakan.

MENARIK DIBACA:  Menuju Desa Mandiri, Meranti Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih

Ia menyebutkan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada pedagang di kawasan Jalan Imam Bonjol agar bersedia direlokasi ke pasar modern. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena kondisi bangunan pasar yang masih mengalami kerusakan, termasuk atap yang bocor.

Marwan mengatakan, sebagian pedagang pada dasarnya telah menyatakan kesediaan untuk pindah apabila pemerintah menyediakan fasilitas pasar yang layak dan dapat digunakan untuk berjualan.

Karena itu, perbaikan pasar modern dinilai menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah memiliki alternatif tempat relokasi bagi PKL. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, penataan kawasan perkotaan diharapkan dapat dilakukan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam menangani persoalan perkotaan, mulai dari penataan PKL, pengelolaan limbah, penertiban bangunan di atas drainase, hingga pembenahan fasilitas perdagangan.

Penataan secara terpadu diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan publik sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan Selatpanjang yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti, serta para lurah.