Meranti dan Karimun Selangkah Lagi Wujudkan Skema Khusus PMI, Malaysia Jadi Tujuan Pembahasan

NASIONAL313 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

JAKARTA, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun menerima rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan melalui skema Special Border Treatment(SBT). Rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI tersebut menjadi langkah lanjutan dalam mendorong kebijakan khusus bagi masyarakat perbatasan yang bekerja di Malaysia.

Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar hadir bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta Bupati Karimun Iskandarsyah.

Bupati Asmar mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil perjuangan dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan Kemenko Kumham Imipas serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, rekomendasi ini menjadi dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi PMI asal kedua wilayah perbatasan tersebut. Kebijakan itu diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja masyarakat di Malaysia dengan tetap mengutamakan legalitas, perlindungan, dan keselamatan pekerja migran.

“Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia,” ujar Asmar.

MENARIK DIBACA:  Bareskrim Polri Tangkap Pemilik Akun TikTok Penyebar Konten Provokatif Ajak Demo di Bandara Soetta

Ia menjelaskan, proses selanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia sebelum memasuki tahap perundingan bilateral dengan Pemerintah Malaysia. Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pemerintah kedua daerah berharap pembahasan dan koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan pada 2026, sehingga pembicaraan bilateral dengan Malaysia dapat dimulai pada 2027.

“Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia,” jelas Wakil Bupati Muzamil.

Muzamil menjelaskan, gagasan SBT dilatarbelakangi kondisi geografis Meranti dan Karimun yang memiliki kedekatan akses dengan Malaysia. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kedua daerah menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan untuk mencari pekerjaan.

Namun, pekerja migran dari wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga persoalan perlindungan dan keamanan. Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat perbatasan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan pekerja migran.

MENARIK DIBACA:  JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

“Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka,” ungkapnya.

Muzamil optimistis, apabila skema SBT dapat diwujudkan melalui kesepakatan antarpemerintah, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun. Selain membuka peluang kerja lebih luas, skema ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga PMI.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI, Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.

Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memiliki langkah tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun berharap proses pengusulan skema SBT dapat berlanjut ke pembahasan di tingkat pemerintah pusat hingga perundingan bilateral dengan Malaysia.

Kedua daerah berharap kebijakan khusus bagi wilayah perbatasan itu nantinya dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas sekaligus menjamin kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di Malaysia.